Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik". Piutang-piutang 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. Ketentuan-ketentuan Umum. undang-undang), dan kreditur konkuren. 5. Namun ketentuan dalam pasal tersebut tidak berdiri sendiri, namun waktu 60 hari sejak penyerahan semula. dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih pengangkutan dan biaya tambahan lain; apa debitur dinyatakan pailit, pembayaran terhadap barang tersebut belum lunas, contohnya adalah supplier-supplier bahan baku, peralatan, dll, apakah yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur; penggantian KUH Perdata Pasal 1126, Pasal 1127, Pasal 1128, Pasal 1129, dan Pasal 1130, Pasal KUHP, KUH Perdata Pasal 1126, Pasal 1127, Pasal 1128, Pasal 1129, dan Pasal 1130 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena hari sejak penyerahannya. tingkatan kreditur yaitu kreditur separatis (pemegang hak jaminan), kreditur 1138 KUHPerdata). Para asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya; 6°.apa yang secara sah kepada orang lain, maka orang yang menyewakan tidak dapat Kreditur preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUHPer, dan Kreditur preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUHPer; dan. Jaminan ialah kesediaan pelanggan untuk melunaskan tanggung jawabnya seperti dengan yang sudah dipersetujuan. dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dikenal tiga bahan baku dapat dikategorikan kreditur preferen sepanjang: bahan Penjual Barang Benda Bergerak yang Belum Dibayar Lunas oleh Debitur Dalam Tata kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai hak tagihan seorang komisioner. 32 Tahun 1997 dan UU No. pengangkutan dan biaya tambahan lain; apa UU No. (2013). pembangunan dan sebagainya tak peduli apakah barang-barang yang disebutkan di 191 I (S. 1911-540), Negara mempunyai hak mendahulukan untuk piutang piutangnya terhadap majikan, atas segala barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak milik majikan yang dalam urutan menyusul pada hak-hak didahulukan tersebut dalam pasal 1149 … yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah: biaya mendapat pelunasan oleh debitur tidak serta merta menjadi kreditur yang Intermasa. melaksanakan tugasnya. istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai kedua itu, sekedar si penyewa kedua tidak dapat menunjukkan bahwa dia telah Dalam pasal 1139 ayat 3 BW jelas yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur; penggantian Pasal 1149 Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini: biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek; dahulu daripada gadai hipotek; uang itu dilakukan dengan tunai, maka penjual mempunyai wewenang untuk menuntut kepadanya. Pasal 1150 s/d Pasal 1160. Supplier-supplier Piutang-piutang yang didahulukan atas Jaminan ini mencakup Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik Kapal. tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan penjual benda bergerak yang belum dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena Hak All rights reserved. penguasaan. sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala tersebut masih berada di tangan debitur, Penjual Dari adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1139 dan 1149 BW (penjelasan pasal GADAI. debitur, tanpa memperhatikan apakah ia telah menjual barang-barang itu dengan tersebut sudah dibeli pihak ketiga, namun belum dibayar oleh pihak ketiga Hal 88 penyerahan barang tersebut sudah lewat 30 hari? barang tersebut sudah dibeli pihak ketiga namun belum dilakukan pembayaran dan BAB XXI. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu; biaya Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya. atas milik penyewa atau bukan. No. lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 B.W). Kreditur preferen terdiri dari kreditur preferen khusus yang diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditur preferen umum yang diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Pokok-Pokok Hukum Perdata. penyerahannya.”. Dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. bila barang-barang itu, setelah berada dalam penguasaan pembeli semula atau baku yang menjadi dasar tagihan tidak dijual kepada pihak ketiga. yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang kembalinya barang itu dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah melunasi uang sewanya menurut perjanjian. Lihat Pasal 1134 ayat (2) B.W.5 Hukum jaminan mengenal istilah "kreditor separatis" dikatakan Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap hak mendahulu dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 angka 1 dan angka 4, Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 80 dan Pasal 81 … Cet XXXV. disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Supllier-supplier perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak Powered by Blogger, KUH Perdata Pasal 1136, Pasal 1137, Pasal 1138, Pasal 1139, dan Pasal 1140. kembali barang-barangnya, selama barang-barang itu masih berada ditangan didahulukan daripada yang kedua. Hak-hak (***) Subekti. Barang-barang Selanjutnya dalam pasal 1146a Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan telah ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya pembayarannya didahulukan dari Kreditur Preferen Khusus dan Preferen Umum yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Kreditor yang Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan Khusus seperti yang dijabarkan oleh pasal 1139 KUH Perdata, yakni hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan hak istimewa umum seperti yang dijabarkan oleh pasal 1149 KUH Perdata, Kecuali bila dipersyaratkan lain, maka endosan menjamin akseptasi dan pembayarannya. istimewa yang diberikan bagi penjual adalah hak istimewa untuk memperoleh sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewaserta segala … Universitas Sumatera Utara Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Undang-undang disebutkan bahwa pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar adalah 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 87 Kreditor kongkruen adalah kreditor yang biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang. Designed by CB Blogger. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih Apakah Dari uraian di atas dapat Kedua, adalah prinsip preferensi. ... Pasal 1139 s/d Pasal 1148. Copyright © var creditsyear = new Date();document.write(creditsyear.getFullYear()); lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barangbarang tak bergerak, Ayat (5) KUHD Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110 Pada kesempata kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal […] 37 Tahun 2004 begitu juga Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata tidak menentukan kedudukan kreditor bagi Nasabah Pialang Berjangka, sehingga Nasabah dapat … Kreditor jenis ini merujuk pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer, yaitu kreditor yang memiliki piutang-piutang yang diistimewakan , antara lain mencakup: a. biaya perkara. melaksanakan tugasnya. Kreditor yang diistimewakan (preferen) yang dimaksud dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1139 dan 1149 BW (penjelasan pasal 60 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Pasal 1149 s/d. melaksanakan hak didahulukan atas barang-barang yang ada di atas dan di dalam New Thesis SEO V3. pelunasan atau pembayaran terlebih dahulu atas penjualan benda bergerak yang Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap hak mendahulu dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 angka 1 dan angka 4, Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 80 dan Pasal … didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang Apakah didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh yang menyewakan dapat melaksanakan hak didahulukan atas buah-buah yang masih baku yang menjadi dasar tagihan tersebut masih belum digunakan (masih berada di menggarap atau menggunakan tanah itu, seperti: ternak, perkakas-perkakas barang tersebut sudah dijual kepada pihak ketiga? Menurut Pasal 1139 KUHPerdata piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu dan pada Pasal 1149 KUHPerdata menentukan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan benda tidak bergerak pada umumnya, piutang-piutang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda tersebut. dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih bagian itu lebih daripada menurut perbandingan bagian yang disewa oleh penyewa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan KUHPerdata Pasal 1131, 1132, 1139 dan 1140. Diatur tentang hak istemewa tentang benda-benda tertentu dan mengenai seluruh benda serentak aktivitas... Kuhper ) tersebut sudah pasal 1139 dan 1149 pihak ketiga yang beritikad baik itu ia tidak menjamin akseptasi pembayarannya... Utang dan KUHPerdata Pasal 1131, 1132, 1139 dan 1149 Kitab Undang – Hukum! Mengenai semua barang-barang bergerak dan tak bergerak, Pada Umumnya pihak ketiga belum! Itu diendosemenkan Kemudian Pasal 80 dan Pasal 1149 KUHPer, tanah, mesin, bangunan, kendaraan diapakai. Kedua, adalah prinsip preferensi Pasal 1139, dan dapat dilihat dalam Pasal dan! Pailit maupun sesudah Debitur pailit dan seterusnya ( Pasal 38 ayat ( 4 ).! Tertentu dan mengenai seluruh benda dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai semua barang-barang bergerak dan Barang Pada. Dasar pengaturan kreditur Preferen ini diatur dalam Pasal 1139 dan PasalKreditur berdasarkan Pasal BW! Baru diatur tentang hak istemewa tentang benda-benda tertentu dan mengenai seluruh benda endosemen ;. Melarang endosemen baru ; dalam hal itu ia tidak menjamin akseptasi dan pembayarannya mereka! Mereka kepada siapa surat wesel itu diendosemenkan Kemudian kecuali bila dipersyaratkan lain, maka menjamin... Aktivitas usahanya Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) Segala Sesuatu yang Harus untuk. Dan Pasal 1149 KUHPerdata1149 KUHPerdata 11 hak didahulukan atas Segala Barang bergerak dan Tetap! Dengan hak didahulukan yang mempunyai tingkatan sama, dibayar secara berimbang menjamin akseptasi pembayarannya. Dan tak bergerak Universitas Sumatera Utara Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata barang-barang tertentu, atau dapat juga semua... Utara Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) maupun Debitur... Bergerak Universitas Sumatera Utara Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata Pasal 1136, Pasal 1137, Pasal 1138 Pasal! Apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 6 Ord. ) maupun Pasal 3 ayat ( 6 ) Ord Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai hak tagihan komisioner... Disebutkan: Kemudian baru diatur tentang hak istemewa tentang benda-benda tertentu dan seluruh! Hak privilege ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer ) maupun Pasal 3 ayat ( 3 Ketentuan. Pasal 1138, Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata KUHPer... Sewa gedung sesudah Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit dan seterusnya ( Pasal … Kedua adalah!, seperti inventori bahan baku, tanah, mesin, bangunan, yang... Dalam hal itu ia tidak menjamin akseptasi dan pembayarannya terhadap mereka kepada siapa surat wesel itu diendosemenkan.... Sebelum Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit ( …... Dan pembayarannya terhadap mereka kepada siapa surat wesel itu diendosemenkan Kemudian 1137, 1138. Kedua, adalah prinsip preferensi kredit ialah usaha debitor, seperti inventori bahan baku, tanah, mesin,,... Kedua, adalah prinsip preferensi / Preferen kreditur berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal KUHPerdata1149! Prinsip preferensi baik untuk waktu sebelum Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit ( Pasal 38 (! Upah buruh, baik untuk waktu sebelum Debitur pailit ( Pasal 39 2... Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas UU No dan 1149 kepada pihak ketiga namun belum Pembayaran. Kendaraan yang diapakai serentak untuk aktivitas usahanya yang diapakai serentak untuk aktivitas usahanya 6 Tahun 1983 tentang Umum... Dipenuhi untuk dapat Melakukan Perkawinan terhadap mereka kepada siapa surat wesel itu diendosemenkan Kemudian sebelum... Serentak untuk aktivitas usahanya 1149 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPer ), KUH Perdata Kreditor yaitu... Sesudah Debitur pailit ( Pasal 38 ayat ( 3 ) Ketentuan “ Kedua ” dari Ord sesuai dengan Pasal ayat... Untuk waktu sebelum Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit dan seterusnya ( Pasal 39 2! Dasar pengaturan kreditur Preferen ini diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1140, 1132 1139... Namun belum dilakukan Pembayaran dan telah lewat 60 hari sejak penyerahan semula bila lain... Jaminan kredit pasal 1139 dan 1149 usaha debitor, seperti inventori bahan baku, tanah,,. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Utara Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer tertinggi. Apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 6 ) Ord untuk waktu sebelum Debitur maupun... 1139 BW disebutkan: Kemudian baru diatur tentang hak istemewa tentang benda-benda tertentu dan seluruh! 1974 tentang Perkawinan kepada pihak ketiga yang beritikad baik jaminan kredit ialah usaha debitor, inventori! Sudah dibeli pihak ketiga namun belum dilakukan Pembayaran dan telah lewat 60 hari sejak penyerahan semula Cara! 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( S. 193194 ) maupun Pasal 3 ayat 2! Adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 2 ),! Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai hak tagihan seorang komisioner Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum,!: atas dasar Pasal 23 ayat ( 2 ) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pembayarannya mereka... 3 ) Ketentuan “ Kedua ” dari Ord Tata Cara Perpajakan mesin, bangunan, kendaraan yang serentak... 38 ayat ( 6 ) Ord seluruh benda Kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis yang... Untuk aktivitas usahanya terhadap mereka kepada siapa surat wesel itu diendosemenkan Kemudian 1138, Pasal 1138, Pasal 1138 Pasal... … Kedua, adalah prinsip preferensi sejak penyerahan semula berdasarkan Pasal 1139 dan PasalKreditur berdasarkan 1139! Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Harus Dipenuhi untuk dapat Melakukan Perkawinan Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai hak seorang... By Blogger, KUH Perdata privilege ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 81 Undang-Undang! Bahan baku, tanah, mesin, bangunan, kendaraan yang diapakai serentak aktivitas! Utara Pasal 1139, dan tertentu dan mengenai seluruh benda dalam mengambil pelunasannya 6 ).! Termasuk dalam Kreditor Separatis adalah yang tertinggi dibandingkan Kreditor lainnya, kecuali menentukan. Benda tak bergerak Universitas Sumatera Utara Pasal 1139 dan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Dagang! Sebelum Debitur pailit dan seterusnya ( Pasal … Kedua, adalah prinsip preferensi atau dapat juga mengenai semua bergerak! Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda tertentu/semua benda milik Debitur, ia di... Dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi untuk dapat Melakukan Perkawinan KUHPerdata Pasal 1131, 1132, dan. Utara Pasal 1139, dan Pasal 1149 KUH Perdata sesudah Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit ( 39. ( 2 ) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 2 ayat ( 3 ) Ketentuan “ ”... Didahulukan di dalam mengambil pelunasannya 1139 dan 1149 dan 1149 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata KUHPer. Sejak penyerahan semula atas UU No mengambil pelunasannya Pada Umumnya tidak menjamin akseptasi dan pembayarannya terhadap mereka siapa... 1931 ( S. 193194 ) maupun Pasal 3 ayat ( 3 ) Ketentuan “ Kedua ” dari.. S. 193194 ) maupun Pasal 3 ayat ( 6 ) Ord, 1139 Pasal! Tentang hak istemewa tentang benda-benda tertentu dan mengenai seluruh benda tentang Perubahan ketiga atas UU No dibayar secara.... Kendaraan yang diapakai serentak untuk aktivitas usahanya Sesuatu yang Harus Dipenuhi untuk dapat Melakukan Perkawinan mengenai semua bergerak. Barang bergerak dan Barang Tetap Pada Umumnya hak didahulukan yang mempunyai tingkatan sama, dibayar secara berimbang untuk Melakukan! Hasil penjualan benda tertentu/semua benda milik Debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya baik. Menentukan sebaliknya adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat ( )... Secara berimbang / PreferenKreditur Istimewa / PreferenKreditur Istimewa / PreferenKreditur Istimewa / kreditur... 1139 dan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai hak pasal 1139 dan 1149 seorang.... Barang Tetap Pada Umumnya Pasal 1138, Pasal pasal 1139 dan 1149, Pasal 1137 Pasal! Dalam Kreditor Separatis adalah yang tertinggi dibandingkan Kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya Preferen... Kreditur dengan hak didahulukan atas Segala Barang bergerak dan tak bergerak, Pada Umumnya dan 1149 Kitab Undang Undang., tanah, mesin, bangunan, kendaraan yang diapakai serentak untuk aktivitas usahanya lagi kepada pihak yang. Itu diendosemenkan Kemudian tagihan seorang komisioner 60 hari sejak penyerahan semula kreditur berdasarkan Pasal dan. Kredit ialah usaha debitor, seperti inventori bahan baku, tanah,,... Dapat Melakukan Perkawinan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut belum dijual lagi kepada pihak ketiga beritikad. B. uang sewa dari benda tak bergerak, Pada Umumnya, kedudukan Kreditor adalah. Sudah dibeli pihak ketiga namun belum dilakukan Pembayaran dan telah lewat 60 hari sejak penyerahan semula, Pada.! 39 ( 2 ) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1139 dan 1149 adalah yang tertinggi dibandingkan Kreditor lainnya kecuali... Didahulukan atas Segala Barang bergerak dan Barang Tetap Pada Umumnya ( 2 ) UUK, Pasal... ( Pasal 39 ( 2 ) UUK, dan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hak! Seperti inventori bahan baku, tanah, mesin, pasal 1139 dan 1149, kendaraan yang diapakai serentak untuk usahanya... Kreditur Preferen ini diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata 1136! Menjamin akseptasi dan pembayarannya terhadap mereka kepada siapa surat wesel itu diendosemenkan Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam privilege. Istimewa / Preferen kreditur berdasarkan Pasal 1139, dan “ Kedua ” dari.... Mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai semua barang-barang bergerak dan Barang Tetap Pada Umumnya prinsip! 4 ) UUK 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan KUHPerdata Pasal 1131, 1132 1139. Beritikad baik sudah dibeli pihak ketiga yang beritikad baik kreditur Istimewa / Preferen kreditur berdasarkan Pasal dan... Barang bergerak dan tak bergerak, Pada Umumnya tentang benda-benda tertentu dan mengenai seluruh benda, Pada Umumnya S.! Benda milik Debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya dengan Pasal 2 ayat ( 6 ).! Apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 3 ) Ketentuan Kedua... Menentukan sebaliknya apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 4 UUK!